bahwaberdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas STP PPN Nomor 0/15 tanggal 28 September 2015, jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan Dibeberapa kalangan, pemusatan PPN memiliki istilah tersendiri, yakni sentralisasi PPN. Artinya sentralisasi PPN atau pemusatan PPN adalah, melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Selain itu, tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN juga berfungsi sebagai tempat penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan UntukFaktur Pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), PPN dan PPnBM yang terutang dipungut oleh BUMN, sehingga PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi "03" pada kode Faktur Pajak; Untuk Faktur Pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah Selainhal-hal diatas, PKP juga harus mengetahui hal-hal lain jika melakukan transaksi dengan pihak bendaharawan atau BUMN yang memiliki sifat wajib pungut. Baca juga: PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan. Contoh Soal PPN. Dalam menghitung PPN yang terutang, anda harus memperhatikan rumus perhitungan dalam PPN Kendatidemikian, merujuk pada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, dapat diketahui bahwa PKP berisiko rendah merupakan salah satu pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak masukan (restitusi) pada setiap masa pajak. Kelima, pabrikan atau produsen—selain PKP pertama hingga keempat—yang memiliki tempat untuk AlokasiPajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proporsi jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) NN3u.

selain pkp pasal 9 ayat 4b ppn artinya